Kekerasan Seksual Di Sekolah; Abainya Lembaga Pendidikan Formal

 

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan yang menyerang seksualitas perempuan. Dalam Pasal 1 Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengusulkan definisi kekerasan seksual sebagai berikut:

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang bersifat fisik dan/ atau non fisik, mengarah kepada fungsi dan/ atau alat reproduksi atau anggota tubuh lainnya, dan/ atau seksualitas seseorang secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena kepentingan relasi kuasa dan/ atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, sekual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya dan/ atau politik. [1]  Komnas Perempuan juga telah mempublikasikan bentuk-bentuk kekerasan seksual dalam Booklet 15 Bentuk Kekerasan Seksual.[2]

Kekerasan seksual dapat terjadi kepada siapa saja, kapan saja dan dimana saja. Termasuk didalamnya kekerasan seksual yang terjadi di ranah pendidikan dalam hal ini sekolah. Kita dapat dengan mudah menemukan berbagai kasus kekerasan seksual terhadap siswa sekolah yang dilakukan oleh guru. Namun, semakin banyak berita kasus yang diungkap media, semakin nampak bahwa kekerasan seksual di sekolah sudah sampai pada tahap darurat.

Selain itu, kekerasan seksual yang tidak terungkap media juga sangat banyak. Dalam Catatan Akhir Tahun (Catahu) Komnas Perempuan, memperlihatkan data yang cukup mencengangkan. Di ranah komunitas kekerasan seksual menempati peringkat pertama sebanyak 2.290 kasus (74%) dimana jika pelaku dan korban tidak memiliki hubungan kekerabatan, darah ataupun perkawinan. Bisa jadi pelakunya adalah majikan, tetangga, guru, teman sekerja, tokoh masyarakat, ataupun orang yang tidak dikenal.[3]

WN (15), siswa kelas XI salah satu SMA Negeri di Jakarta, telah menjadi korban kekerasan seksual dalam bentuk pelecehan seksual pada sekitar bulan September 2017. Pelakunya adalah S, guru Matematika di sekolah tersebut. Hasil wawancara korban kepada penulis dinarasikan sebagai berikut:

“Waktu itu pas jam pelajaran terakhir, saya izin ke kamar mandi. Setelah keluar dari kamar mandi, saya menuju ke kelas. Dari arah berlawanan Pak S berjalan ke arah saya dan tiba-tiba pas saat berpapasan, dia (S) meremas pantat saya sambil tersenyum. Saya ketakutan setengah mati dan tidak tahu harus melakukan apa. Di luar kelas sepi sekali. Saya hanya bisa lari dan masuk kelas sambil menangis. Guru dan teman-teman saya juga bingung kenapa saya tiba-tiba menangis. Akhirnya saya hanya bisa beralasan bahwa saya sakit perut dan diizinkan pulang lebih cepat. Sejak saat itu, saya tidak pernah berani lewat ruang guru dan menghindar jika melihat Pak S di sekolah. Saya takut melapor ke Kepala Sekolah karena takut dibilang bohong. Saya tidak mau disalahkan dan menjadi bahan ejekan di sekolah. Bayangkan jika satu sekolah tahu kalau saya di-begitu-kan. Saya mau pindah sekolah juga tanggung. Yang tahu masalah ini hanya kakak saya dan kakak saya menyarankan untuk menceritakan ini ke kakak (penulis).” [4]

Kekerasan seksual di ranah pendidikan belakangan memang marak terjadi. Sekolah dianggap sebagai tempat untuk mendapatkan pendidikan yang baik, ternyata menjadi ruang yang taka man bagi perempuan. Guru, yang seharusnya menjadi teladan bagi siswa, ternyata malah berubah menjadi predator seksual kepada siswanya. Ini dikarenakan adanya relasi kekuasaan yang timpang antara guru dan siswa. Guru mempunyai power yang lebih besar sehingga menundukkan perempuan melalui cara menyerang tubuh perempuan.

Sekolah, juga telah menjadi lahan subur praktik kekerasan seksual. Hal ini juga tidak dibarengi upaya sekolah mencegah dan melakukan penanganan hukum terhadap kasus kekerasan seksual yang terjadi. Dalam beberapa kasus, sekolah juga seakan melindungi pelaku dengan berbagai cara. Hal ini menegaskan bahwa perlindungan siswa perempuan agar terhindar dari kekerasan seksual di sekolah, tidak menjadi penting untuk segera dilakukan. Pihak sekolah, telah abai dari tanggung jawabnya menjaga siswanya dari pelaku kekerasan seksual di sekolah.

Selain itu, perlindungan terhadap korban juga tak kalah memprihatinkan. Hingga saat ini belum ada aturan yang melindungi dan berpihak pada perempuan korban kekerasan seksual. Pelaku juga dapat dengan bebas berkeliaran karena perlakuan masyarakat terhadap korban kekerasan seksual sangat bias. Korban seringkali dipersalahkan dan mengalami kekerasan psikis. Ini tidak lepas dari budaya patriarki yang selama ini menempatkan perempuan sebagai subordinat sehingga haknya sebagai manusia sering terabaikan.

Dari kasus WN, dan kasus-kasus kekerasan seksual di ranah pendidikan lainnya, kita membutuhkan aturan yang berpihak, melindungi dan memulihkan perempuan dari trauma kekerasan seksual yang dialaminya. RUU Kekerasan Seksual yang sementara ini digodok, hendaknya mampu mewujudkan hal ini. Selain itu, pendidikan kesehatan reproduksi dan seksualitas memang sudah menjadi kebutuhan di ranah pendidikan kita. Sekolah harus diingatkan akan peran dan fungsinya, termasuk menekan angka kekerasan seksual di sekolah.

Sebarkan...

Leave a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *